🎴 Bukti Bahwa Jepang Serius Ingin Memerdekakan Indonesia Adalah Dengan Membentuk

- Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia selalu identik dengan kekerasan militer, propaganda, serta luka dan trauma pascaperang. Padahal, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ada problem-problem yang lebih kompleks dalam hubungan dua negara tersebut. Aiko Kurasawa, sejarawan asal Jepang yang giat meneliti tentang Indonesia, mengungkapkan dalam buku terbarunya, Sisi Gelap Perang Asia 2019, bahwa sebenarnya ada berbagai macam masalah yang terjadi dalam kurun waktu 12 tahun setelah kemerdekaan 1945-1957. Menurut Aiko, sebelum hubungan diplomatik kedua negara terbentuk pada 1958, terdapat aspek kemanusiaan yang kerap luput dari perhatian sejarawan. Orang-orang dari kedua negara harus menanggung berbagai masalah yang berkaitan dengan identitas, relasi, dan status kewarganegaraan. Melalui buku yang diangkat dari disertasi keduanya di Universitas Tokyo tahun 2011 itu, Aiko menawarkan perspektif baru tentang apa yang disebut sebagai korban perang. Baginya, korban perang bukan hanya tentang orang-orang yang kehilangan nyawa atau mengalami penyitaan kekayaan, tetapi juga tentang orang-orang yang terlantar di tempat yang tidak semestinya. Dengan mengangkat tema tentang suara orang-orang kecil pasca-Perang Asia Pasifik, perempuan kelahiran Osaka 73 tahun silam ini berhasil mengurai kisah tentang orang-orang yang tidak bisa pulang ke tanah air akibat tertahan oleh perang. Sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa. Ada pula kisah tentara Jepang yang memilih kabur dari kemiliteran, lalu menikah dengan perempuan Indonesia. Mereka pada akhirnya terpaksa menelan rasa pahit perpisahan ketika kebijakan repatriasi orang-orang Jepang di Indonesia diberlakukan pada 1946. Menyambung peluncuran buku Sisi Gelap Perang Asia di ruang seminar PDDI LIPI pada Jumat 20/9/2019, penulis Tirto Indira Ardanareswari dan fotografer Andrey Gromico berkesempatan mewawancarai Aiko di kediamannya di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia yang sangat lancar dan fasih. Berikut petikan wawancara dengan profesor emeritus Universitas Keio itu. ki-ka Dosen Sastra Jepang UNHAS, Dr. Meta Sekar Puji Astuti, Peneliti Senior LIPI, Prof. Dr. Asvi Warman Adam, Moderator, Dr. M. Haripin, dan Ketua Dewan Pembina Komunitas Historia Indonesia KHI, Dr. Rushdy Hoesein tengah membahas buku Sisi Gelap Perang Asia karya Aiko Kurasawa di ruang seminar gedung PDDI LIPI lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Jumat 20/9/2019. Ardanareswari Literatur berbahasa Indonesia yang secara khusus membahas nasib orang-orang yang terlantar akibat Perang Asia masih jarang ditemui. Buku yang diterbitkan dari disertasi kedua Anda ini menjadi satu-satunya. Bagaimana kita menempatkan dan memaknai fenomena ini ke dalam historiografi Indonesia periode Jepang dan setelahnya? Ini memang missing period antara sejarah zaman pendudukan Jepang dan sesudah diadakan hubungan diplomatik antara Indonesia-Jepang. Yang kontemporer cukup banyak ditulis, yang zaman Jepang juga cukup banyak ditulis, tapi periode antara 1945 dan 1957 boleh dikatakan kosong. Untuk menulis buku ini saya mencari bahan-bahan, tapi jarang ketemu. Kecuali sedikit-sedikit memoar yang ditulis oleh orang Jepang. Jadi, sumber sejarah itu asalnya dari mana? Banyak dari arsip. Seperti Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya dan juga arsip di Den Haag, Belanda, mengenai bahan-bahan dari tahun 1945 hingga 1949 saat Belanda masih menguasai Indonesia. Jadi Belanda juga masih mempunyai dokumen dari periode ini. Tapi kalau tentang masa sesudahnya, antara tahun 1950 dan 1957, saya ketemu di Arsip Departemen Luar Negeri Jepang, karena Arsip Departemen Luar Negeri Indonesia itu belum dibuka untuk umum. Sayang sekali. Kalau kita memiliki akses ke arsip Departemen Luar Negeri Indonesia pada zaman itu, mungkin kita bisa tambah informasinya. Mungkin ada bermacam informasi yang baru. Yang ada di Arsip Nasional itu di antaranya arsip dari Sekretaris Negara dan Kabinet. Ada beberapa, tapi tidak semua dokumen pemerintah disimpan di Arsip Nasional. Sayang sekali. Kalau itu semua sudah diserahkan, sudah dibuka, mungkin kita bisa mengetahui sejarah baru. Di Jepang arsip-arsip tentang hal ini terdokumentasikan dengan baik? Iya, sejak 30 tahun yang lalu sudah dibuka untuk umum. Tapi karena sumber arsip masih sangat kurang, saya banyak bergantung pada sumber-sumber lisan. Saya mulai penelitian ini kira-kira awal 1990-an. Jadi, kira-kira hampir 30 tahun yang lalu. Oleh karena itu, narasumbernya masih hidup. Tapi sekarang hampir semua sudah tidak ada. Kemarin saya cari-cari mereka, saya ingin undang untuk peluncuran buku yang kemarin. Saya cari dan kontak lagi tapi hampir semua meninggal. Anak-anaknya masih, jadi saya undang anak-anaknya. Di salah satu bab buku Anda, ada kisah tentang orang-orang Indonesia yang belajar di Jepang dan mereka yang dikerahkan sebagai tenaga romusa ke wilayah-wilayah jajahan Jepang. Kelompok ini hampir tidak terdengar suaranya dalam historiografi populer di Indonesia. Mengapa demikian? Nomor satu, suara-suara orang kecil itu tidak tercatat. Mungkin belum ada kebiasaan orang kecil menulis catatan. Kalau kita tidak mencari secara positif, sejarahnya hilang. Apalagi kalau tenaga kerja romusa. Kalau mahasiswa, karena mereka intelektual, masih ada kemungkinan mereka membuat catatan. Tapi kebetulan para mahasiswa di Jepang ini tidak meninggalkan catatan. Jadi, tetap mengandalkan sumber wawancara? Iya, tetap wawancara dan mereka sangat terbuka. Keberadaan mahasiswa di Jepang menjadi femonena yang tidak tercakup dalam sejarah. Selama ini historiografi populer lebih menyoroti pergulatan orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke Belanda atas sponsor pemerintah kolonial. Lalu bagaimana caranya mahasiswa Indonesia ini bisa menemukan jalan pergi ke Jepang? Itu istimewa. Yang memilih pergi ke Jepang untuk belajar rata-rata adalah mereka yang memiliki latar belakang politik. Rasa nasionalisme mereka tinggi, jadi ingin melawan Belanda dan ingin belajar dari Jepang atau ingin mendapatkan bantuan dari Jepang untuk melawan Belanda. Kecenderungan itu sangat kuat pada umumnya. Meskipun anak-anak dan istrinya tidak ikut gerakan politik, paling tidak ayahnya aktif dalam gerakan politik. Para ayah ini ada yang mengirimkan anaknya ke Jepang. Ini sangat berbeda dengan mahasiswa yang dikirim ke Belanda. Semua itu didorong kesadaran sendiri? Ya, kesadaran yang agak keras. Mereka yang sudah selesai belajar di Jepang dan kembali ke Hindia Belanda sebelum pecah perang mengalami banyak kesulitan, karena mereka dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka dianggap sebagai anti-Belanda, mata-mata Jepang, dan sebagainya. Rata-rata nasib mereka kurang baik. Pada waktu pecah perang, pada Desember 1941, hampir semua dari mereka ditangkap oleh Belanda. Belanda takut mereka akan dipakai oleh Jepang untuk melawan Belanda. Tetapi tidak lama kemudian, tentara Jepang sudah masuk ke Indonesia pada bulan Maret 1942. Setelah itu mereka dibebaskan oleh tentara Jepang. Kebanyakan dari mereka akhirnya ikut membantu pemerintahan Jepang di Indonesia. Hanya saja jumlahnya masih sangat sedikit. Mereka yang sudah pulang ke Indonesia sebelum pecah perang itu bisa dihitung. Berapa tepatnya jumlah mereka? Sedikit. Bisa dihitung dengan jari. Kira-kira sepuluh orang. Ada beberapa dari mereka yang sudah kawin dengan perempuan Jepang dan membawa keluarganya kembali ke Indonesia. Apakah selama belajar di Jepang mereka benar-benar menemukan jawaban atas nasionalisme yang dicari-cari? Ini memang tergantung orangnya. Ada yang aktif melakukan hubungan dan jaringan dengan nasionalis Jepang dan banyak yang dibantu oleh mereka. Kelompok-kelompok ultranasionalis Jepang atau Pan Asianism Jepang ingin membantu mahasiswa-mahasiwa Asia yang mencari bantuan untuk perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Ini bukan hanya orang Indonesia, tapi orang Vietnam, Filipina, India, macam-macam. Umumnya mereka ini berkumpul di mana? Apa nama perkumpulannya? Ada Serikat Indonesia. Tempatnya tersebar. Tokyo paling banyak, Kyoto juga ada. Di beberapa kota besar. Kegiatan seperti apa yang mereka lakukan di sana? Diskusi dan belajar politik dari kaum nasionalis Jepang. Pemerintah militer Jepang juga banyak memberangkatkan mahasiswa nantoku program beasiswa dari pemerintah Jepang untuk orang-orang Asia selama periode pendudukan di Indonesia. Bagaimana awal mulanya program ini dilaksanakan? Itu sedikit berbeda, karena mereka itu dikirim oleh pemerintahan militer Jepang. Tidak tentu dengan inisiatifnya sendiri. Memang bukan paksa, tapi rata-rata ditunjuk oleh tentara Jepang dan dikirim. Sehingga tidak selalu ada motif politik. Mereka dipilih oleh tentara Jepang sebagai pemimpin Indonesia di masa depan. Dari mana biayanya? Seratus persen dibiayai oleh Jepang. Dan bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari beberapa negara dari Asia Tenggara itu juga dikirim sebagai nantoku. Jadi, nantoku bukan hanya dari Indonesia. Kurasawa Aiko. Gromico Setelah kemerdekaan, bagaimana nasib mereka yang masih belajar di Jepang ini? Seperti yang saya tulis di buku [Sisi Gelap Perang Asia], 107 orang Indonesia ada di Jepang pada waktu itu. Tidak semua mahasiswa karena juga ada istrinya. Uniknya, ada satu orang ibu dari Jawa yang datang ke Jepang sebagai pembantu rumah tangga orang Belanda. Mereka yang berstatus mahasiswa hanya sekitar seratus kurang. Nasib mereka itu dibagi dua. Memang sebagian besar dari mereka ingin pulang ke Indonesia. Tetapi mereka baru mengetahui bahwa perwakilan pemerintah Indonesia belum ada di Jepang. Agar bisa dipulangkan, secara administratif mereka harus mengakui diri sendiri sebaga citizen Belanda. Barulah Belanda akan memberikan paspor Belanda. Ada di antara mereka yang menerima itu, juga ada yang menolak. Mereka yang menerima bukan karena mereka tunduk kepada Belanda, tetapi ada alasan penting yang mengharuskan mereka untuk pulang menggunakan paspor Belanda. Mereka yang menolak nasibnya bagaimana? Tidak terlalu jelek. Waktu itu Jepang dijajah oleh tentara Amerika setelah kalah perang. Orang-orang Amerika membutuhkan orang-orang yang pintar berbahasa Inggris untuk bekerja di kantor mereka. Kebetulan mahasiswa Indonesia hampir semua pintar bahasa Inggris. Baik mahasiswa yang dikirim ketika zaman kolonial maupun pada periode perang semua bisa berbahasa Inggris. Mereka memiliki dasar pendidikan Belanda dan di sekolah Belanda biasanya bahasa Inggris itu sangat penting sehingga mereka fasih berbahasa Inggris. Jadi, mereka gampang mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor militer Amerika dengan gaji cukup. Pembagian makan juga istimewa dibandingkan penduduk Jepang sendiri yang menderita kekurangan makanan pascaperang. Mahasiswa Indonesia diakui sebagai orang asing oleh tentara Amerika sehingga mereka dikasih jatah khusus sebagai orang asing. Maka dari itu nasibnya tidak terlalu jelek. Hanya saja mereka putus komunikasi dengan orang tua, karena Indonesia masih dijajah oleh orang Belanda. Meskipun beberapa wilayah sudah dibebaskan, tetapi tetap tidak ada komunikasi langsung anatara daerah Republik Indonesia dan Jepang. Komunikasi harus selalu lewat Batavia atau kantor kolonial, karena tentara Amerika tidak mengakui Republik Indonesia. Apa Sukarno dan pemerintahannya menyadari kehadiran kelompok-kelompok ini?Kelompok-kelompok mahasiswa yang telantar di Jepang pernah menulis ke Perdana Menteri Sjahrir. Kemungkinan suratnya dikirim melalui pemerintah Hindia Belanda. Dalam surat itu mereka menanyakan, “Kalau kami mengakui diri sendiri sebagai citizen Belanda, apakah itu berarti kami pengkhianat negara?” Mereka menanyakan begitu. Lalu Sjahrir menjawab, “Tidak usah khawatir, kami percaya patriotisme kalian, jadi tidak usah khawatir.” Kasus lain, melalui bantuan Palang Merah Internasional mereka diizinkan mengirim telegram ke orang tua. Pemerintahan Sukarno tidak berupaya untuk memulangkan mereka? Tidak bisa. Meskipun mau, tetapi tidak bisa. Tidak ada dayanya, tidak ada caranya. Setahu saya tidak ada usaha. Jepang sendiri banyak menempatkan tentara dan tenaga kerja berkebangsaan Jepang untuk melaksanakan program-program militer di Indonesia selama periode perang. Bagaimana nasib mereka ketika tentara Sekutu dan Belanda berkuasa di Indonesia? Menurut hukum internasional, bangsa Jepang di Indonesia seluruhnya harus repatriasi ke Jepang. Rata-rata tidak keberatan dan siap pulang ke Jepang. Tetapi memang ada pengecualian. Di antaranya ada yang sudah kawin dengan perempuan Indonesia dan itu cukup banyak. Pada zaman pendudukan Jepang, perkawinan dengan bangsa Jepang dengan orang Indonesia secara resmi tidak diizinkan oleh tentara Jepang. Tetapi kenyataannya, banyak orang Jepang yang memilih berkeluarga tanpa ikatan perkawinan resmi dan kadang-kadang sudah memiliki anak. Tidak ada statistik, tapi diperkirakan anak yang lahir dari orang Jepang dan perempuan Indonesia jumlahnya ribuan. Nasib mereka kasihan sekali. Suami harus pulang, tetapi istri tidak bisa ikut karena perkawinannya tidak resmi. Mau tidak mau mereka harus ditinggalkan. Perempuan-perempuan Indonesia yang kawin dengan orang Jepang lalu bernegosiasi dengan Sekutu yang ada di Batavia. Mereka meminta tolong kepada Sekutu agar mereka dikawinkan secara resmi dan dibawa ke Jepang. Kebetulan komandan Sekutu yang bertugas di sini sangat humanis dan mereka berusaha mencari cara hukum untuk meresmikan perkawinan itu. Akhirnya, hanya ada 140 kasus yang berhasil dinikahkan secara resmi. Kasus perempuan yang ditinggal suaminya pulang ke Jepang jumlahnya jauh lebih banyak. Tetapi ada kategori ke-3. Pertama, mereka yang berhasil meresmikan perkawinannya dan keduanya pulang. Kedua, kategori yang paling banyak itu istri dan anak ditinggalkan. Ketiga, suami lari dari tentara Jepang dan masuk kampung bersama istri untuk menyembunyikan diri. Mereka ini disebut desertir. Jadi, ada tiga kasus berbeda. Apa alasan para perempuan ini lebih memilih mendatangi Sekutu ketimbang mengadu kepada pemerintah RI? Mereka tahu mengadu ke pemerintah RI tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Karena secara resmi pemerintah Indonesia tidak punya hubungan dengan Jepang pada tingkat negara. Jepang hanya mengakui Belanda. Dunia internasional hanya mau mengakui Belanda sampai tahun 1949. Jepang juga harus mengikuti aliran itu karena mereka kalah sehingga tidak bisa memutuskan apa-apa sendiri. Akibatnya, segala yang berhubungan dengan tentara Jepang tidak bisa diadukan ke pemerintah RI. Tahun 1946, Menteri Sosial Maria Ulfah diberi tugas oleh Sjahrir untuk merepatriasi orang-orang Jepang di Indonesia. Apa hal ini tidak menandakan adanya keterlibatan pemerintah RI menangani orang-orang Jepang di Indonesia? Itu permintaan dari pihak Jepang yang disampaikan melalui Belanda. Maksud saya, tidak ada hubungan langsung antara Jepang dan Indonesia pada waktu itu. Harus selalu melalui Belanda. Pada waktu itu ada tiga power Sekutu, Jepang dan Indonesia. Sampai 1946 ketiganya masih ada. Sesudah tahun itu Jepang pulang. Pada waktu itu memang ada macam-macam hubungan antara ketiganya. Umpamanya di Pertempuran Surabaya pada November 1945. Memang itu pertempuran antara Indonesia dengan Sekutu, tetapi kenyataannya banyak orang Jepang membantu tentara Indonesia secara tidak formal. Caranya dengan memberi senjata kepada pihak Indonesia. Kenapa mereka mau melakukan itu? Pada umumnya, hampir semua orang Jepang pada waktu itu punya simpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini mungkin tidak banyak diketahui. Orang Jepang sebagai pribadi sangat bersimpati terhadap bangsa Indonesia. Kalau mereka disuruh pilih antara Belanda dan Indonesia, pasti mereka pilih Indonesia. Orang Jepang menganggap Belanda itu musuh, tapi Indonesia itu kawan. Ya, meskipun kawan yang banyak ditindas pada zaman Jepang [tertawa]. Rata-rata bangsa Jepang secara individual bersimpati terhadap kemerdekaan. Oleh karena itu, meskipun melanggar perintah dari atasan, tentara Jepang diam-diam memberikan senjata dan sebagainya. Tapi ini bukan hubungan antarnegara. Pemerintah Jepang secara resmi tidak membantu Indonesia karena bisa melanggar hukum internasional. Artinya ada kedekatan tentara Jepang di tingkat sipil? Ya, di bawah, grassroot. Kenyataannya ada. Kurasawa Aiko. Gromico Apa yang dilakukan pemerintah RI untuk memulangkan bangsanya sendiri, bekas tenaga kerja romusa di luar negeri? Pemerintah Republik Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa di wilayah Indocina, Thailand, Birma, Malaysia. Tidak bisa karena belum ada hubungan diplomatik. Jadi, yang mengurus romusa di luar negeri, di negara-negara itu, hanya negara-negara Sekutu. Sesudah mereka [Sekutu] memutuskan untuk mengirim kembali romusa ke Indonesia, pemerintah RI sudah mengadakan persiapan untuk menerima mereka. Kalau mereka sudah tiba di pelabuhan, mereka akan dipulangkan ke tempat masing-masing dengan ongkos dari Republik Indonesia. Jadi, proses pemulangan ini kembali dilakukan dengan jalan negosiasi pemerintah RI dengan Sekutu? Betul, itu zaman Revolusi. Kenyataannya antara Sekutu atau Belanda dengan Indonesia ada banyak negosiasi, banyak diplomasi. Apa ada kasus bekas tenaga kerja romusa yang menolak pulang ke tanah airnya? Ada sedikit. Mereka yang sudah terlanjur menikah dengan perempuan lokal terpaksa menetap. Padahal sebenarnya jika ingin membawa istri pulang ke tanah air tetap diizinkan jika sudah meresmikan pernikahan. Sayangnya, hanya sedikit perempuan Birma Myanmar dan Thailand yang setuju ikut suami pulang ke Indonesia. Jadi, biasanya suami yang memutuskan tinggal di tempat itu. Sukarno pernah mengajak rakyat untuk menjadi romusa. Apa yang dilakukannya saat mendapati banyak tenaga romusa yang kesulitan pulang? Tentang kelakuan Sukarno terhadap masalah itu tidak ditemukan arsipnya. Menurut Anda, apakah penelitian tentang masalah repatriasi dan pampasan Perang Asia Pasifik ini masih memiliki potensi untuk digali lagi? Ya, tentu saja. Seperti yang tadi saya sebut, kalau arsip pemerintah Indonesia dibuka, mungkin ada banyak hal-hal baru. Jadi, saya sangat mengharapkan peneliti-peneliti Indonesia yang muda mengkaji topik ini. Dari mana memulainya? Kebanyakan dari peneliti muda tidak mau mengambil topik ini karena susah mencari dokumentasinya. Oleh karena itu, jika arsip Indonesia sudah dibuka, akan lebih gampang bagi peneliti Indonesia mengkaji topik ini. Pemerintah Jepang sendiri apakah cukup terbuka menyikapi penelitian-penelitian tentang dampak-dampak pendudukan Jepang di Asia? Interpretasinya lain, macam-macam. Di antara pembesar-pembesar pemerintahan Jepang pun ada perbedaan opini. Secara formal, pemerintah Jepang mengakui atas kesalahan Jepang yang dilakukan selama perang. Tetapi, selalu ada sekelompok orang yang tidak mau mengakui dan sampai sekarang masih ada. Menurut interpretasi mereka, Jepang berperang untuk menolong bangsa Asia menghadapi Inggris, Belanda, dan Amerika yang saat itu menjajah Asia. Maksud Jepang pada awalnya ialah untuk menolong atau membebaskan Asia dari belenggu Eropa dan Amerika. Ini interpretasi mereka. Sekarang, kelompok-kelompok muda yang tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi mulai mengakui interpretasi ini. Saya sangat senang jika interpretasi ini benar, tapi kenyataannya tidak demikian. Saya sudah mengadakan banyak wawancara di sini [Indonesia] tahun 1980-an dengan petani-petani di desa. Mereka semua mengalami kesulitan kehidupan. Makanan kurang, tenaga kerjanya diambil sebagai romusa. Banyak yang meninggal akibat kelaparan. Banyak pula terjadi kekerasan. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengakui tujuan dari pemerintah Jepang berperang untuk menolong bangsa Asia. Mungkin, seperti yang tadi saya sebut, rata-rata orang Jepang bersimpati ke orang Indonesia daripada ke orang Eropa, tetapi yang lebih penting ternyata untuk mendapatkan kekayaan alam yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya produksi industri di Jepang. Sebagian unsur pemerintah Jepang ingin melakukan pembenaran terhadap kelakuan Jepang dengan cara mengatakan bahwa alasan berperang adalah untuk menolong kemerdekaan. Itu menurut saya bohong. Bagaimana dengan janji kemerdekaan dari Jepang? Kalau menurut saya, itu by product. Hasil yang kebetulan keluar. Bukan yang dimaksudkan. Jepang mengadakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di sana dibahas pembuatan Undang-Undang Dasar. Memang persiapan kemerdekaan boleh dikatakan dibantu oleh Jepang, tetapi ini bukan keinginan pertama Jepang pada waktu itu. Jepang terpaksa karena situasi perang sudah sangat susah. Mulai Agustus 1944, situasi Jepang sudah sangat sulit. Jepang kalah terus dan sudah tidak ada harapan untuk menang. Di lain pihak, di Indonesia sudah timbul banyak pemberontakan terhadap Jepang, seperti pemberontakan petani, pemberontakan Peta, pemberontakan kaum Muslim juga sudah dimulai. Sukarno dan kolaborator Jepang yang lain sudah mulai khawatir. Jika hal ini berlanjut, orang-orang Indonesia tidak mau bekerjasama lagi dengan Jepang dan itu celaka sekali. Untuk mencegah timbulnya kerusuhan, pembesar Jepang terpaksa mengakui dan membuat janji pada September 1944 bahwa di kemudian hari Jepang akan memerdekakan muda saat ini banyak yang tertarik mengkaji sejarah periode Jepang, tetapi sering mengeluhkan kesulitan data. Menurut Anda, apa yang harus mereka lakukan? Saat ini sudah ada buku saya yang baru diterbitkan akhir tahun lalu oleh Dirjen Kebudayaan bekerjasama dengan Jepang. Ini katalog berjudul Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia yang memuat informasi bahan-bahan atau arsip-arsip Jepang tentang zaman pendudukan Jepang. Di sini, saya memberi petunjuk di mana lokasinya dan isinya kira-kira tentang apa, agar paling tidak peneliti-peneliti di Indonesia bisa mencari data-data yang mereka inginkan. Maka dari itu, sekarang jangan bilang bahannya terlalu sulit. Silakan mempergunakan ini. - Wawancara Reporter Indira ArdanareswariPenulis Indira ArdanareswariEditor Ivan Aulia Ahsan

Pada Tahun 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia.. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa propaganda bahwa Jepang adalah saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia.. Awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia, Jepang juga berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.

LEMBAR SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010 Mata pelajaran Sejarah Klas XI IPA Waktu 120 Menit. Hari / Tanggal Pilihlah jawaban yang tepat pada soal di bawah ini 1. Bukti bahwa Jepang serius ingin memerdekakan Indonesia adalah dengan membenetuk a. PPKI b. BPUPKI c. PPPKI d. PBUPPKI e. BPPUPKI 2. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Soekarno , M. Hatta dan Rajiman di panggil oleh jepang , di kota … a. Bangkok b. Batavia c. Dalat. Saigon d. Tarakan e. Jepang 3. Rumusan dan maksud pembentukan Negara Indonesia Merdeka yang disusun oleh panitia sembilan disebut a. Piagam Jakarta b. Piagam Pancasila c. Piagam Kemerdekaan d. Proklamasi e. Persiapan kemerdekaan 4. Naskah Proklamsi yang di tulis oleh Soekarno di ketik oleh a. Ibrahim b. Sayuti Malik c. M. Hatta d. Sudomo e. Sukani 5. Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya TNR adalah tanggal a. 5 Oktober 1945 b. 10 Oktober 1945 c. 5 Nopember 1945 d. 10 Nopember 1945 e. 20 Oktober 1945 6. Salah satu isi persetujuan Roem Royen adalah a. Dibentuknya Negara Fedeasi Indonesia b. Kepala Negara RIS adalah Presiden c. Berusaha agar KMB Dapat segera di laksanakan d. dibentuk badan pemerintahaan e. Indonesia Belanda akan kerja sama dalam pembentukan pemerintahaan RIS 7. Belanda melancarkan agresi militernya pada tanggal a. 7 Desember 1957 b. 27 Mei 1949 c. 21 juli 1947 d 12 Maret 1947 e 10 Juli 1948 8. Indonesia merdeka pada tanggal a. 17 agustus 19945 b. 17 Agustus 1945 c. 17 Agustus 1845 d. 117 Agustus 1945 e 017 Agustus 1945. 9. Pada tanggal 28 Oktober selalu di peringati sebagai hari a. Sumpah jani pemuda b. Ikrar Janji pemuda c. Sumpah Pemuda d. Janji Pemuda e. Pemuda Sumpah 10. Indonesia masuk anggota PBB pada .. a. Agustus 1950 b. September 1950 c. Oktober 1950 d. Nopember 1955 c. September 1955 11. Penyebab/factor gagalnya dalam konstituante dalam bersidang adalah.. a. Kurangnya perhatian terhadap masyarakat b. Tidak ada kesepakatan c. sikap masa bodoh d. Sikap mementingkan golongan tertentu e. Tidak ada dukungan dari partai 12. Sistim perekonomian yang menegaskan bahwa orang yang dapat melaksanakan perekonomian hanyalah yang mendapatkan izizn khusu dari pemerintah disebut a. sistim ekonomi demokrasi b, sistim pancasila c. Sisitim lisensi d. sistim KKN e. Sistim kekeluargaan. 13. PPKI menetapkan mengesahkan UUD 1945 pada tanggal a. 15 agustus 1945 b. 18 Agustus 1945 c. 18 september 1945 d. 16 juli 1945 e. 18 september 1945 14. Belanda mengakui secara de jure kedaulatan RI pada… a. 25. September 1949 b. 25 Desember 1949 c. 27 Desember 1949 d. 28 desember 1949 e. 29 Desember 1949 15. Belanda melancarkan agresi pertamanya pada a. 7 desember 1942 b, 27 Nopember 1945 c. 21 juli 1947 d. 29 juli 1945 e. 21 juni 1946 16. Dalam perundingan Renvile delegasi Indonesia di pimpin oleh a. Ali Sastra adijoyo b. Amirudin c Sutan Syahrir d. Soemitro e. Ramelan 17. Indonesia masuk dalam PBB pada a. Agustus 1951 b. September 1950 c. Oktober 1952 d. Nopember 1955 e. Nopember 1954 18. Berakirnya masa kerja konsituante di tandai dengan a. Dikeluarkannya dekrit presiden b. Tap MPR c. Ketetapan Presiden d. Peraturan Pemerintah e. Sidang MPR 19. Latar belakang di bentuknya dewan revolusioner berbagai daerah adalah a. Kacaunya kondisi politik dan Pemerintahan b. Krisis ekonomi c. Lemahnya pemerintahaan di Daerah d. Kurangnya kecakapan di Daerah e. Ingin memperkuat ketahanan di Daerah 20. Gerakan DI/TII di Sulawesi selatan di pimpin oleh a. Daun B b. Amir c. Andi d. Kahar Muzakkar e. Westerling 21. Pimpinan pembrontakan PKI di madiun adalah a. Aidit b. Subandrio c. Muso d. Untung e. Mardiman 22. Jendral yang selamat dalam tragedi G 30 S /PKI adalah a. Parman b. Yani c. Panjaitan d. A. H Nasution e. Soeprapto 23. Pembrontakan Andi Azis terjadi di daerah a. Jawa barat b. Aceh c. Maluku d. Madiun e. Makasar 24. Pimpinan perang ratu adil adalah a. muso b. Westerling c. Katamso d. subandrio e. Ramelan 25. Singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah a. BPUUPKI b. BPUPKI c. PUPKI d. BPKI e. BPBUPKI 26. Tek Proklamsi ini adalah , Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan ……. a. Kemerdekaan Indonesia b. Kedaulatan Indonesia c. Bangsa indonesia d. Rakyat indonesia e. Indonesia 27. Strategi operasi penumpasan Di/TII di jawa Barat adalah a. Oerasi pagar beti b. Perang Wilayah c. Operasi terpadu d. Perang gerilya e. Operasi pengepungan 28. Yang mengemukakan lima gagasan dasar Negara Indonesia adalah a. Moh Yamin b. Hatta c. Soeharto c. Sudirman d. Nasution e. M sukirno 29. Dimana tempat Soekarno dan Hatta di bawa oleh Pemuda untuk diamankan a. Bogor b. Tangerang c. Rengasdengklok d. Bekasi e. Bandung 30. Waktu penyerahaan kekuasaan Belanda ke Indonesia pada a. Januari 1947 b. Desember 1949 c. Desember 1950 d. Nopember 1947 e. Agustus 1945 31. Nama Pahlawan korban dari G 30 S PKI adalah a. S parman b. Hatta c. Soekarno d. Soeharto e. Sudirman 32. Pemilu pertama di indonesia di laksanakan pada tahun a. 1950 b. 1955 c. 1956 d. 1957 e. 1954 33. Salah satu program kerja kabinet Ali Sastroamidjoyo adalah a. Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke wilayah Indonesia b. Sembako Murah c. Ekonomi kecil menengah dapat subsidi d. fasilitas umum e. Pendidikan 34. Dengan dikeluarkan penetapan presiden No 4 1962 tentang pembentukan Musyawarah pembantu pimpinan Revolusi MPR mengakibatkan a. Pengaturan Pemerintah di bawah Presiden b. Pengaturan Pemerintah oleh Parlemen c. Rakyat yang mengatur d. Sisitim Liberal e. Demokrasi tidak berjalan 35. Perubahan teks proklamsi kemerdekaan dalam proses pengetikan dilakukan oleh a. Sukarni b. Sayuti Malik c. Soekarno d. Soeharto e. Hatta 36. Presiden RI masa Orde Baru adalah a. Soekarno b. Amin Rais c. Habibi d. Soeharto Susilo Bambang Sudoyono e. Gusdur 37. Presiden pertama RI adalah a. Soeharto b. Soekarno c. Gusdur d. Habibi e. Hatta 38. Partai politik dalam pemilu April 2009 suara terbanyak di peroleh partai a. PDI P b. GOLKAR c. PAN d. DEMOKRAT e. GERINDA 39. Pemilu April 2009 memilih a. Calon Legislatif b. Calon eksekutif c. Presiden dan wakil presiden d. DPR saja e. Calon legislatif dan Presiden 40. Dampak sosial terhadap masyarakat akibat terjadinya peristiwa G 30 S/PKI adalah a. Masyarakat merasa trauma dan takut G 30 S /PKI terulang lagi b. Masyarakat bebas bergerak c. tumbuhnya kepercayaan terhadap keamanan d. Masyarakat bisa hidup tenang e. Masyarakat mendapatkan perlindungan 41. Salah satu yang di lakukan G 30 S/PKI adalah a. Menculik para jendral pimpinan TNI AD b. Melakukan Program kesejahteraan rakyat c. Membuat program pendidikan d. pendekatan terhadap pemerintahan e. membuat oposisi terhadap pemerintahaan 42. Salah satu persetujuan Roem Royen adalah a. Berusaha agar KMB segera dilaksanakan b. Belanda pergi dari Indonesia c. Indinesia merdeka d. Belanda dan Indonesia membentuk negara baru e. Belanda akan membantu indonesia 43. Berdirinya TKR pada tahun… a. 1945 b. 1947 c. 1956 d. 1955 e. 1944 44. Indonesia di proklamasikan oleh Soekarno atas nama a. Rakyat indonesia b. Masyarakat indonesia c. Bangsa Indonesia d. Negara dan Bangsa e. Presiden Soekarno 45. Arti Proklamsi bagi bangsa Indonesia adalah a. Sebagai wujud terhapusnya penjajahan b. Sebagai pintu gerbang awal dalam mengisi pembangunan c. Di bacakanya teks proklamsi d. Tercapainya cita-cita perjuangan Bangsa e. Terwujudnya kesejahteraan Bangsa 46. Resolusi PBB ketika Belanda melancarkan agresi ke 2 adalah a. Indonesia menjadi Negara kesemakmuran Belanda b. Indonesia di bawah PBB c. Belanda harus memberikan kemakmuran terhadap indonesia d. Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pejabat RI untuk kembali e. Indonesia harus mandiri 47. Hasil kerja Kabinet Djuanda adalah a. Memperjuangkan masuknya irian barat ke Indonesia b. Diselenggarakan pemilu c. Suksesnya pembangunan d. Negara dalam keadaan stabil aman dan terkendali e. Ditetapkannya peraturan kelautan 48. Sistim perekonomian yang menegaskan orang orang yang dapat melaksanakan perekonomian hanyalah orang yang dapat izin khusus dari Pemerintah disebut a. Sistim gerakan aset b. Sistim tertutup c. Sistim khusus d. Sistim lisensi e. Sistim demokrasi 49. Yang termasuk gerakan untuk memisahkan dari Negara RI adalah a. Gerakan DI TII, b. Gerakan PRRI, RMS, c. Gerakan Angkatan perang Ratu adil, d. Gerakan Andi Azis, PKI, Aceh e. Jawaban a, b, c, d benar 50. Yang pernah menjabat sebagai presiden RI adalah a. Soekarno, Gusdur, Habibi, Megawati, Amin Rais b. Soeharto, Habibi, Adam malik, Soekarno c. Susilo Bambang Yudoyono, Yusuf Kala, Wiranto, Soeharto d. Soekarno, Soeharto, Habibi, Megawati, Gusdur, Susilo Bambang Yudoyono e. Yusuf kala, Soeharto, Habibi, Megawati, Gusdur, Susilo Bambang Yudoyono 214605Pembaca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang memberikan beberapa propaganda yang menarik bagi bangsa Indonesia. Namun, karena kekejaman yang dilakukan Jepang, maka banyak perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1944, pihak Jepang terdesak oleh Sekutu. Hal inilah yang menyebabkan Jepang segera merealisasikan janji kemerdekaan, yaitu Janji Koiso yang berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Bentuk realisasi dari janji Koiso adalah dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan Negara Indonesia. Selain itu ada beberapa tugas BPUPKI lain, yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia Sembilan dan panitia kecil serta membentuk reses selama satu bulan. Dengan demikian, Jepang berusaha meyakinkan bangsa Indonesia dengan janji kemerdekaan yang diucapkannya dengan membentuk BPUPKI.

Inilahpembahasan terkait bukti bahwa jepang serius ingin memerdekakan indonesia adalah dengan membentuk yang dapat kami bagikan. Admin blog Seputar Bentuk 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait bukti bahwa jepang serius ingin memerdekakan indonesia adalah dengan membentuk dibawah ini.

› Opini›Indonesia dan Perdamaian... Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah membuat perjanjian dengan Jepang tentang kesepakatan pembayaran pampasan perang Jepang. Dari pampasan perang Jepang tersebut, Indonesia berhasil membangun sejumlah proyek besar. KOMPAS/SUPRIYANTO SupriyantoPerjanjian damai dengan Jepang menjadi salah satu perhatian politisi Indonesia sejak awal 1950. Sejak Januari 1950, beberapa politikus Indonesia telah mengusulkan agar Indonesia menjadi bagian dari pihak yang merundingkan perjanjian tersebut karena korban jiwa massal dan kerugian material yang terjadi sewaktu Jepang menduduki mengingatkan pemerintah bahwa di masa depan Jepang akan sangat berarti bagi Indonesia karena posisi penting Jepang di Timur Jauh. Pemerintah menyadari bahwa perjanjian itu akan memperkuat posisi internasional Indonesia dan mencoba untuk mendapatkan ganti rugi sebesar 8 miliar dollar AS untuk kerugian materi dari Jepang. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Kabinet Hatta memutuskan membentuk Misi Tetap kepada Panglima Tertinggi Sekutu di Tokyo dan mengirimkan surat kepada Jenderal Douglas MacArthur pada 5 Juli 1950. Menanggapi surat Hatta, MacArthur menyetujui pembentukan Kantor Perwakilan RI untuk Sekutu pada 4 Agustus demikian, rencana Hatta hanya dapat dilaksanakan pada masa Kabinet Sukiman. Pada 28 Mei 1951, kabinet memutuskan mengirim misi di bawah seorang duta besar tetap ke Jepang di bawah Sudjono. Sudjono adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri pada masa jabatan pertama Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri pada juga Mengenang Bung Karno, Mengenang Bung HattaSehubungan dengan misi Sudjono, kabinet juga memutuskan mengirim misi lain ke San Francisco pada 24 Juli 1951 untuk merundingkan perjanjian damai dengan Jepang. Misi ini dipimpin Menteri Luar Negeri Soebardjo dan terdiri dari 10 orang, termasuk lima diplomat sensitifnya masalah perjanjian ini bagi politik internal Indonesia serta hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya, Sukiman mengadakan pertemuan khusus untuk membahas keputusan Indonesia untuk menandatangani Perjanjian San Francisco pada 7 September 1951. Rapat khusus tersebut memutuskan untuk mengirimkan surat kepada PM Nehru, yang berisi penyesalannya bahwa dalam perjanjian damai dengan Jepang, Indonesia tidak dapat sejalan dengan India dan FOR KOMPAS Buku Sisi Gelap Perang Asia Problem Repatriasi dan Pampasan Perang Jepang Berdasarkan Arsip yang Belum Pernah TerungkapPada akhirnya, kabinet memutuskan bahwa Indonesia harus menandatangani Traktat San Francisco atau Traktat Perdamaian dengan Jepang pada 8 September 1951 meskipun Indonesia masih memiliki keberatan tentang Pasal 14 tentang kemampuan Jepang untuk melakukan pembayaran pampasan perang. Pasal 14 tersebut berbunyi sebagai berikut”Jepang bersedia membayar pampasan kepada Sekutu atas kerusakan dan penderitaan yang diakibatkannya selama perang. Meski demikian, diakui bahwa sumber daya Jepang saat ini tidak cukup, jika ingin mempertahankan ekonomi yang layak, kalau harus mengganti semua kerusakan dan penderitaan tersebut dan pada saat yang sama memenuhi kewajiban-kewajiban yang karena itu, Jepang akan segera mengadakan negosiasi dengan Sekutu yang menginginkan diadakannya negosiasi, yang wilayahnya diduduki oleh pasukan Jepang dan dirusak oleh Jepang, dengan maksud untuk membantu memberikan kompensasi kepada negara-negara tersebut atas biaya perbaikan kerusakan yang terjadi, dengan menyediakan jasa-jasa dari rakyat Jepang dalam produksi, penyelamatan dan pekerjaan lain untuk yang bersangkutan dengan Sekutu.”Jepang bersedia membayar pampasan kepada Sekutu atas kerusakan dan penderitaan yang diakibatkannya selama kabinet Sukiman ini ditentang oleh partai oposisi. Partai Komunis Indonesia PKI melalui sayap pemudanya, Pemuda Rakyat, mengkritik penandatanganan perjanjian itu. Mereka menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah menolak kebijakan independennya sendiri dan menganggapnya sebagai ancaman bagi solidaritas Asia, karena India dan Burma menolak undangan ke San Francisco dan memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian itu. Lebih lanjut organisasi itu menyerukan penolakan ratifikasi perjanjian di Murba juga menolak perjanjian dengan dasar yang sama dengan PKI, karena rancangan perjanjian itu hanya dibuat oleh Amerika Serikat dan Inggris tanpa partisipasi Uni Soviet dan China, seperti yang diamanatkan oleh PBB. Lebih lanjut Murba menyatakan bahwa sekarang Jepang telah menjadi bagian dari sekutu dekat AS di Pasifik dan digunakan oleh AS sebagai salah satu pangkalan militer penting, yang tidak akan melayani perdamaian Islam PSII juga tidak setuju dengan kebijakan kabinet karena Indonesia tidak pernah menyatakan perang kepada Jepang dan mendesak pemerintah untuk membuat perjanjian tersendiri dengan Jepang. Mitra koalisi Masyumi, PNI, awalnya menolak perjanjian itu, tetapi setelah menderita kekalahan dalam pemungutan suara kabinet memutuskan untuk mendukung posisi pemerintah. Penolakan PNI ini tidak sesuai dengan pandangan salah satu tokoh PNI, Ali Sastroamidjojo, yang turut serta mendukung perundingan dalam posisinya sebagai Dubes RI di Washington juga Jejak Dualisme Partai Politik Riak Jelang Kemerdekaan Bagian PertamaKabinet bereaksi terhadap oposisi ini dengan membentuk misi lain untuk merundingkan perjanjian bilateral terutama untuk membahas secara komprehensif pampasan perang dengan Jepang, berdasarkan Pasal 14 Perjanjian San Francisco pada 12 Desember 1951. Misi kali ini dipimpin Menteri Perhubungan Djuanda dan terdiri dari birokrat dan anggota parlemen. Dalam kelanjutan perundingan dengan Jepang ini, antara 22 Desember 1951 dan 18 Januari 1952, dan didukung oleh AS, Indonesia terus mempersoalkan Pasal 14 Traktat San baru di bawah Wilopo PNI, bagaimanapun, memiliki kebijakan yang berbeda mengenai perjanjian damai dengan Jepang. Wilopo terutama ingin lebih dahulu menenangi oposisi dari parlemen. Akibatnya, kabinet memutuskan untuk menunda pengesahan perjanjian, menghentikan perundingan dengan Jepang, memanggil kembali Duta Besar Sudjono, dan menurunkan tingkat Perwakilan RI di Tokyo menjadi Konsulat Jenderal negosiasi dengan Jepang, pada 19 Juni 1953 kabinet memutuskan membentuk panitia ad hoc untuk menyelidiki masalah pampasan perang dengan cermat. Panitia ad hoc ini diketuai Sudarsono, mantan Duta Besar untuk India dan Kepala Direktorat Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, dan terdiri dari pejabat beberapa kementerian dan juga anggota parlemen, termasuk Sunario, yang akan menjadi Menteri Luar Negeri pada kabinet H PRABOWO Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe,Toshihiro Nikai, membuka selubung prangko Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Jepang dan Indonesia di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Sabtu 20/1/2018. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dimulai pada 20 Januari 1958 dengan penandatanganan kesepakatan pampasan perang dari Pemerintah Jepang kepada dengan kebijakan kabinet Wilopo, PNI menyatakan di parlemen bahwa telah menolak Traktat San Francisco. Selain itu, mereka juga mendukung rencana pemerintah menurunkan status kantor perwakilan di Tokyo menjadi konsulat jenderal karena Indonesia belum memberikan pengakuan resmi kepada baru PNI ini didukung oleh Parkindo Partai Kristen Indonesia, yang selalu menjadi bagian dari koalisi, tetapi menyarankan pemerintah untuk menunda semua perjanjian dengan Jepang, dan Indonesia tidak boleh membuka pos perwakilannya di Tokyo sampai Jepang menjadi anggota Wilopo atas Jepang dilanjutkan oleh Ali Sastroamidjojo. Dalam pidato pertamanya di depan parlemen pada 25 Agustus 1953, ia menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha membangun hubungan normal dengan Jepang sesegera mungkin dengan mengganti Perjanjian San Francisco dengan perjanjian bilateral. Untuk melanjutkan perundingan dengan Jepang, Ali mengutus Menlu Sunario dan Sudarsono, sebagai ketua delegasi ke perundingan itu menemui jalan buntu karena sengketa besaran pampasan perang. Selain itu, negosiasi tersebut diwarnai dengan skandal, yakni Sudarsono dituding mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan mengenai pendirian Bank Indonesia-Jepang tanpa persetujuan Menteri Luar Negeri Sunario. Akibatnya, Sudarsono dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Direktorat Asia Pasifik dan sebagai kepala delegasi perundingan dengan juga Damai di Kala Beda, Kisah Perdebatan Para Pendiri BangsaPada akhirnya Indonesia berhasil membuat perjanjian tersendiri dengan Jepang, yang ditandatangani pada 20 Januari 1958 oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio. Kesepakatan mengenai besarnya pampasan perang disepakati dalam pasal 4 perjanjian tersebut, yaitu sebesar dollar AS. Jumlah tersebut akan diangsur dalam dollar AS sampai dengan tahun ke-11 dan akan dilunasi dalam tahun yang pampasan perang Jepang tersebut, Indonesia berhasil membangun proyek-proyek besar, di antaranya Monas, Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, dan Hotel Widiarso, Diplomat dan Sejarawan

Jepangpun berusaha meraih dukungan dari rakyat Indonesia. Selain membentuk berbagai organisasi dan menggaet tokoh nasional, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Koiso. Janji Koiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koiso pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke

^{Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pada tahun 1945, Jepang membantu membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dengan tujuan merumuskan kemerdekaan Indonesia. Meskipun Jepang adalah penjajah Indonesia selama hampir tiga tahun, namun langkah ini menunjukkan bahwa Jepang memberikan dukungan pada perjuangan kemerdekaan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Selama hampir tiga setengah abad, Indonesia dikuasai oleh bangsa asing, dan perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh para pejuang Indonesia, tetapi juga dibantu oleh beberapa negara asing, termasuk Jepang. Sebelum Perang Dunia II, Indonesia masih menjadi jajahan Belanda dan mendapatkan dukungan dari Jepang yang ingin menguasai wilayah Asia Tenggara. Setelah Jepang mengalahkan Belanda pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak langsung diakui oleh negara-negara lain, termasuk Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tahun 1945. BPUPKI didirikan oleh Jepang dengan 67 anggota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia, seperti pejabat pemerintah, ulama, pemuda, dan tokoh utama BPUPKI adalah menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang mencakup empat aspek, yaitu pembukaan, pengembangan, analisis, dan kesimpulan. Dasar negara Indonesia mencerminkan semangat perjuangan dan nasionalisme yang kuat dari para pejuang kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Mereka berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan. BPUPKI juga membahas tentang sistem pemerintahan yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat membahas tentang situasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia pada saat itu. BPUPKI mempertimbangkan berbagai aspek Seperti ketergantungan ekonomi Indonesia pada Belanda dan upaya Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. BPUPKI juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pers yang merupakan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia, Jepang memiliki peran yang kontroversial. Namun, Jepang membantu membentuk BPUPKI sebagai langkah awal dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah bukti bahwa Jepang memberikan dukungan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan rakyat Indonesia setelah masa kesimpulannya, BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang merupakan langkah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memainkan peran kunci dalam merumuskan dasar negara Indonesia dan membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Meskipun, Jepang menjadi penjajah Indonesia, BPUPKI menunjukkan bahwa Jepang juga memberikan dukungan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya} KedatanganJepang pada umumnya diterima dengan penuh semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan, dan Jepang makin disenangi karena segera mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih dan dikumandangkannya lagi kebangsaan Indonesia Raya, dua hal penting yang dulu dilarang oleh Belanda.

Indonesia. Photo by CanvaProklamasi 17 Agustus 1945 merupakan babak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaan dan setara dengan negara-negara lain di dunia. Terjadinya proklamasi bukanlah pemberian dari negara lain, melainkan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hal tersebut membuat Jepang sadar sudah berada pada ambang kekalahan dalam Perang Dunia 2 melawan sekutu. Terancam kalah, Jepang mengambil tindakan membentuk PPKI sebagai bentuk dukungan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia sehingga kemerdekaan seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Itu adalah rencana licik Jepang yang dalam keadaan terdesak selama Perang Pasifik tetapi tetap tidak mau melepaskan didirikan pada 7 Agustus 1945 atas persetujuan Jenderal Terauchi. Ketua PPKI ialah Soekarno dan wakilnya M. Hatta. Peresmian PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 di Saigon dengan mendatangkan tiga tokoh dari Indonesia yaitu Soekarno, M. Hatta, dan Radjiman. Pada tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam diadakan pertemuan untuk membahas rencana penyerahan Kemerdekaan. Menurut rencana PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan kemerdekaan Indonesia akan disahkan oleh Jepang pada 24 Agustus tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno dan kawan-kawan kembali ke Indonesia. Mereka segera memberitahukan hasil pertemuan mereka kepada tokoh lain di Syahrir mendengar Jepang telah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui radio. Sutan Syahrir dan dari golongan muda meyakinkan bahwa Jepang memang sudah terdesak dan hampir dipastikan bakal kalah perang. Sutan Syahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera golongan muda untuk segera merdeka tidak dipenuhi oleh golongan tua, terutama Soekarno. Menurut Soekarno, kemerdekaan Indonesia tergantung pada hasil sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. Sedangkan para pemuda ingin tanggal 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Namun demikian Soekarno masih bersikeras tidak mau mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Karena khawatir Soekarno masih dipengaruhi oleh Jepang, maka para pemuda mengambil tindakan menculik Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus pukul Ahmad Subardjo menjemput Soekarno dan Hatta yang dibawa ke Rengasdengklok. Pukul rombongan Subardjo, Soekarno dan Hatta berangkat ke Jakarta. Tiba di Pegangsaan Timur pada pukul 11 malam. Soekarno, Hatta, Subardjo dan beberapa tokoh pemuda menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Esok hari atau tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta diselenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Indonesia bukanlah pemberian dari Jepang. Nyatanya, bahkan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih bermasalah dengan Jepang seperti pada Pertempuran Lima Hari di Semarang. Proklamasi 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada banyak negara lain. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia dimenangkan dengan perjuangan yang mengorbankan banyak uang dan jiwa para pejuang Indonesia. Oleh karena itu, tidak banyak negara di dunia yang memperoleh kemerdekaan seperti bangsa Indonesia

Latarbelakang dibentuknya BPUPKI adalah sebagai upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melawan Sekutu. Sebab, pada Juni 1944, angkatan perang Amerika Serikat atau pihak Sekutu memukul mundur angkatan perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall.

kFAK.

ofh9tv97x2.pages.dev/156

ofh9tv97x2.pages.dev/532

ofh9tv97x2.pages.dev/269

ofh9tv97x2.pages.dev/420

ofh9tv97x2.pages.dev/626

ofh9tv97x2.pages.dev/56

ofh9tv97x2.pages.dev/580

ofh9tv97x2.pages.dev/998

ofh9tv97x2.pages.dev/833

ofh9tv97x2.pages.dev/976

ofh9tv97x2.pages.dev/67

ofh9tv97x2.pages.dev/543

ofh9tv97x2.pages.dev/457

ofh9tv97x2.pages.dev/625

ofh9tv97x2.pages.dev/821